JAKARTA, AktualNews.Org– Upaya Anies Baswedan maju sebagai bakal calon gubernur (bacagub) pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) di Jakarta menghadapi jalan terjal.
Hal ini tidak lepas dari manuver Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang saat ini tengah berupaya mewujudkan wacana KIM plus yang tidak lain adalah melanjutkan koalisi saat Pilpres di tambah partai lain seperti NasDem, PKB dan PKS.
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, membenarkan adanya upaya mewujudkan KIM plus setelah pihaknya mendapat laporan.
Menurut Hasto, jika laporan tersebut benar, maka demokrasi di Tanah Air sudah tidak sehat lagi.
“Ya kalau kami menerima laporan memang ada upaya-upaya untuk mengganjal pencalonan Anies Baswedan,” kata Hasto di Jakarta, Kamis (8/8/2024).
Sekjen PDIP mengungkapkan itu merespons pertanyaan wartawan soal isu PKS meninggalkan Anies dan mulai merapat ke KIM.
Hasto menyebut PDIP tidak akan tinggal diam, tapi terus mengawal proses Pilkada 2024 agar tetap berjalan dengan sehat.
“PDIP menyakini bahwa siapa pun yang hendak mencalonkan diri mempunyai hak konstitusional,” ujarnya.
Ketika ada upaya-upaya untuk mengganjal calon-calon tertentu, lanjut dia, itu tanda kehidupan demokrasi sedang tidak sehat.
“Karena itu lah PDI Perjuangan terus mengawal agar kontestasi pilkada dapat terus berlangsung sehat,” pungkas Hasto.
“Dan tidak ada bentuk penghadangan kepada siapapun, partai manapun, kader manapun karena setiap anak bangsa oleh konstitusi itu memiliki hak konstitusional untuk dicalonkan,” bebernya.
Lantas apakah PDIP membuka peluang mengusung Anies di tengah isu penjegalan?
Saat ini, kata Hasto, pihaknya terus mencermati dinamika yang terjadi dan tetap membuka dialog dengan partai lain terkait kerja sama politik di Pilgub Jakarta 2024.
“Ya ini kan baru sinyal, faktanya kan belum terjadi, sehingga kami terus mencermati hal tersebut dan terus berdialog agar di Jakarta tersajikan konstestasi yang mencerdaskan kehidupan bangsa,” ucapnya.
Hasto juga tidak sepakat jika kemudian terjadi calon tunggal di Pilgub Jakarta pasangan calon hanya melawan kotak kosong.
Karena itu, menurutnya, kemungkinan kotam kosong dalam Pilgub Jakarta harus dicegah.
“Karena nanti kalau misalnya ada indikasi kotak kosong pun, KPU akan memberikan perpanjangan biasanya. Di situlah bisa terjadi perubahan konstelasi,” terangnya.
